- Oleh MC PROV RIAU
- Selasa, 20 Mei 2025 | 06:01 WIB
:
Oleh MC PROV RIAU, Kamis, 17 April 2025 | 06:14 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 209
Jakarta, InfoPublik – Gubernur Riau, Abdul Wahid, bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, membahas upaya mengejar pendanaan lingkungan hidup melalui skema Result Based Payment (RBP) dan Result Based Contribution (RBC).
“RBP REDD+ merupakan skema pembayaran berbasis kinerja yang mengutamakan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari deforestasi dan degradasi hutan. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui kesepakatan multilateral, bilateral, maupun melalui mekanisme perdagangan karbon,” kata Gubernur di Jakarta pada Rabu (10/4/2025).
Gubernur Riau menegaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran yang ada, pembangunan daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif memaksimalkan peluang-peluang pendanaan eksternal yang tersedia.
Gubernur Wahid juga menjelaskan bahwa untuk mengakses berbagai peluang pendanaan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan berbagai langkah persiapan (readiness) terkait arsitektur REDD+ di provinsi tersebut. Beberapa langkah yang telah dilakukan meliputi penyusunan Safeguard, Rencana Aksi Daerah (RAD), Forest Reference Emission Level (FREL), Measurement Reporting Verification (MRV), dan Benefit Sharing Mechanism (BSM).
Melalui dukungan Direktorat Jenderal Mitigasi Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Pemerintah Provinsi Riau telah berhasil menyelesaikan penyusunan Safeguard REDD+ dan saat ini tengah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) REDD+ Provinsi Riau, yang ditargetkan selesai pada tahun 2025.
"Dengan tersedianya arsitektur REDD+ Provinsi Riau, program-program mitigasi perubahan iklim dapat didukung melalui berbagai skema seperti Result Based Payment (RBP) dan Result Based Contribution (RBC) pada landscape Provinsi Riau," ujar Gubernur Wahid.
