Aceh Tengah Peringati Hari Otonomi Daerah ke-29: Dorong Inovasi dan Pelayanan Publik Berkualitas

Takengon, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperingati Hari Otonomi Daerah ke-29 dengan mengikuti upacara nasional secara virtual yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI, Jumat (25/4/2025).

Kegiatan tersebut diikuti dari Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Aceh Tengah dan dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekdakab, Sukirman.

Mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, upacara tersebut menjadi momentum reflektif bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk memperkuat otonomi dan tata kelola yang lebih baik.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kemandirian fiskal daerah, pengelolaan APBD yang berpihak kepada rakyat, serta kolaborasi multipihak dalam pembangunan daerah.

“Masih banyak daerah yang APBD-nya belum optimal bagi kepentingan masyarakat. Kepala daerah harus lebih inovatif dan kolaboratif dalam membangun tata kelola yang efisien dan berdampak,” ujar Wamendagri.

Menanggapi hal tersebut, Sukirman menyampaikan bahwa Pemkab Aceh Tengah siap menjadikan semangat otonomi sebagai pendorong transformasi pelayanan publik yang prima dan inklusif.

“Tantangan kita bukan hanya soal anggaran, tapi bagaimana mengelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya standar pelayanan publik di setiap unit kerja, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari otonomi daerah.

“Warga kini semakin cerdas dan kritis. Pemerintah daerah harus terbuka, responsif, dan mampu memaksimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan rakyat,” tambah Sukirman.

Sebagai bagian dari peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29, Kemendagri RI juga memberikan penghargaan kepada 23 kepala daerah terbaik berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa otonomi bukan sekadar kewenangan, tapi juga tanggung jawab besar dalam membangun masa depan daerah secara mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.