Bupati Minta RPJMD 2025-2030 Wujudkan Visi Raja Ampat Bangkit, Produktif Menuju Kesejahteraan

Raja Ampat, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2030 di Aula  Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4RD) Waisai.

Bupati Raja Ampat, Orideko I Burdam meminta kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mewujudkan visi Raja Ampat Bangkit, Produktif menunju Kesejahteraan.

“Melalui konsultasi publik ini, kita menyatukan tekad dengan menyampaikan ide, gagasan, dan berbagai masukan yang konstruktif guna memformulasi arah dan kebijakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Raja Ampat. Mari kita bersama-sama mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yaitu: ‘Raja Ampat Bangkit, Produktif Menuju Kesejahteraan,’” tegas Bupati Raja Ampat, saat membuka kegiatan secara resmi di Raja Ampat, pada Kamis (15/5/2025).

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 150 peserta dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD), DPRK, akademisi, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Forum ini menjadi ruang partisipatif bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terhadap arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Rancangan awal RPJMD akan menjadi dokumen strategis yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program-program konkret lintas sektor — dari infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi.

Bupati Orideko menekankan bahwa penyusunan RPJMD tidak bisa dilakukan sepihak. Keterlibatan aktif semua elemen menjadi kunci dalam menyusun kebijakan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Ia pun menyoroti lima isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama seperti Keterbatasan infrastruktur dasar, seperti transportasi antar pulau, air bersih, listrik, dan telekomunikasi, Rendahnya kualitas SDM, terutama di wilayah terpencil yang belum optimal dari sisi pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga adanya ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata, yang rawan terhadap krisis eksternal dan tekanan terhadap kelestarian lingkungan, akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan serta lemahnya tata kelola pemerintahan, yang perlu dibenahi demi efektivitas pelayanan publik.

Menjawab tantangan tersebut, Bupati memaparkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi bagian dari RPJMD 2025–2030, antara lain, peningkatan konektivitas antar pulau melalui pembangunan infrastruktur transportasi terintegrasi, pemerataan akses pendidikan berkualitas, penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan.

Juga katanya diperlukan diversifikasi ekonomi lokal berbasis potensi daerah seperti ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan ekonomi kreatif, pengelolaan kawasan konservasi laut dan darat yang berkelanjutan, Pemberdayaan masyarakat adat melalui pengakuan dan perlindungan hak tradisional serta reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pembangunan Raja Ampat bukan semata tanggung jawab pemerintah daerah. Ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi sipil. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk aktif menyumbangkan masukan konstruktif dalam forum ini,” pungkas Bupati.

(Petrus Rabu / MC. Kab. Raja Ampat)