Wali Kota Singkawang Berbagi Praktik Toleransi di World Human Rights Cities Forum 2025

Singkawang, InfoPublik – Di antara deretan pemimpin kota dunia yang berbicara di World Human Rights Cities Forum (WHRCF) 2025, satu sosok menyita perhatian: Tjhai Chui Mie, Wali Kota Singkawang. Dengan penuh bangga, ia memaparkan bagaimana kota kecil di Kalimantan Barat itu berhasil menjadi oasis toleransi di tengah keragaman etnis dan budaya.

“Singkawang membuktikan bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan benang emas yang merajut harmoni,” ujarnya di hadapan ratusan delegasi internasional di Gwangju, Sabtu (17/5/2025).

Forum bergengsi yang digelar oleh Gwangju International Centre itu mengangkat tema “Peace and Solidarity: Human Rights Cities Acting for Conflict Prevention and Peacebuilding”.

Tjhai berbagi strategi konkret Singkawang dalam membangun tata kelola inklusif—seperti mekanisme dialog antaretnis (Tionghoa, Melayu, Dayak, dan Madura), integrasi nilai-nilai HAM dalam kebijakan lokal, serta peran aktif pemerintah sebagai fasilitator perdamaian. “Kunci kami adalah kolaborasi. Setiap keputusan melibatkan tokoh adat, agama, dan komunitas,” jelasnya.

Prestasi Singkawang sebagai Kota Konstitusional (2022) dan kota paling toleran di Indonesia (2021-2023) menurut Setara Institute menjadi bukti nyata. Predikat ini bukan sekadar penghargaan, melainkan cermin dari kehidupan sehari-hari.

Tjhai mencontohkan festival budaya seperti Cap Go Meh yang melibatkan seluruh kelompok etnis, atau mekanisme pengaduan warga berbasis HAM yang diadopsi di tingkat kelurahan. “Kami menolak segregasi. Setiap warga, apa pun latarnya, merasa memiliki kota ini,” tegasnya.

Forum WHRCF 2025 sendiri menjadi ajang strategis bagi kota-kota global untuk bertukar solusi pencegahan konflik. Kehadiran Singkawang—satu dari sedikit perwakilan Asia Tenggara—memperlihatkan bagaimana pendekatan bottom-up bisa menjawab tantangan kompleks di masyarakat multikultural.

“Banyak peserta dari Eropa dan Afrika tertarik mempelajari model kami. Mereka kagum bahwa kota dengan 42 persen populasi Tionghoa ini bisa hidup rukun dengan kelompok lain,” cerita Tjhai kepada InfoPublik.

Di sesi paralel, Wali Kota perempuan pertama Singkawang itu juga menekankan pentingnya pendidikan HAM sejak dini. Program “Sekolah Toleransi” untuk pelajar dan pelatihan bias inklusif bagi ASN menjadi contoh inisiatif yang diapresiasi peserta. “HAM bukan hanya tentang hak politik, tapi juga hak untuk diakui sebagai bagian dari mosaik budaya,” tambahnya.

Keikutsertaan Singkawang dalam forum ini bukan sekadar diplomasi. Tjhai menyatakan akan mengadopsi rekomendasi dari kota-kota lain, seperti sistem early warning konflik berbasis teknologi dari Gwangju dan model partisipasi warga Montreal. “Ini momentum untuk menguatkan posisi kami sebagai laboratorium toleransi Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai penutup, Tjhai mengajak seluruh delegasi mengunjungi Singkawang—kota di mana perbedaan dirayakan, bukan ditakuti. Langkah kecil dari Kalimantan ini ternyata mampu memberi pelajaran besar bagi dunia: perdamaian mungkin terwujud, asal ada kemauan untuk mendengar, merangkul, dan bertindak inklusif. (MC Kota Singkawang)