Pemkab PPU Pertahankan Opini WTP 2024, Bukti Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

: Pemkab PPU Pertahankan Opini WTP atas LKPD 2024 dari BPK RI Kaltim


Oleh MC KAB PENAJAM PASER UTARA, Sabtu, 24 Mei 2025 | 14:11 WIB - Redaktur: Eko Budiono - 384


Samarinda, InfoPublik  –  Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali membuktikan komitmennya, dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Predikat bergengsi itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati PPU, Mudyat Noor, dalam acara serah terima di Auditorium Nusantara, Kantor BPK Kaltim, Samarinda, Jumat (23/5/2025).

Opini WTP tidak hanya menjadi bukti kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

"Ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran SKPD dan stakeholder yang terlibat. Opini WTP menunjukkan keseriusan kita dalam mengelola keuangan daerah," ujar Bupati Mudyat Noor

Meski demikian, BPK juga menyoroti 184 temuan dan 489 rekomendasi untuk seluruh wilayah Kaltim, termasuk PPU. 

Bupati Mudyat Noor menegaskan, bahwa Pemkab PPU akan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebelum batas waktu 60 hari.

"Kami berkomitmen untuk memperbaiki temuan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan ke depan," tegasnya.

Kepala BPK Kaltim, Mochammad Suharyanto, mengatakan bahwa opini WTP bukan berarti laporan keuangan sempurna tanpa temuan.

"WTP menandakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam hal material, meski ada catatan perbaikan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah untuk memastikan rekomendasi BPK diimplementasikan dengan baik.

Acara itu turut dihadiri oleh kepala daerah se-Kaltim, anggota DPRD, Inspektur Inspektorat PPU, Kepala BKAD PPU, serta sejumlah pejabat terkait.

Keberhasilan Pemkab PPU mempertahankan opini WTP menjadi bukti nyata konsistensi dalam penerapan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.(DiskominfoPPU)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Jumat, 13 Juni 2025 | 14:44 WIB
Pemkab Lumajang Prioritaskan Jalan Rusak, Bupati: Butuh Sinergi DPRD
  • Oleh MC KAB TEMANGGUNG
  • Jumat, 13 Juni 2025 | 18:49 WIB
Pemkab Temanggung Raih WTP ke-13, Bupati: Ini Hasil Komitmen Bersama
  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Jumat, 13 Juni 2025 | 07:52 WIB
Gorontalo Evaluasi LKPD 2024, Fokus Perbaikan Temuan BPK
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Selasa, 10 Juni 2025 | 20:32 WIB
APBD 2024 Dinilai Sesuai Aturan, DPRD Lumajang Siap Lanjutkan Pembahasan
  • Oleh MC KAB BATANG
  • Rabu, 11 Juni 2025 | 10:22 WIB
Prestasi Beruntun, Kabupaten Batang Ukir Rekor ke-9 Raih WTP
  • Oleh MC KAB KUBU RAYA
  • Kamis, 5 Juni 2025 | 23:31 WIB
Bupati Kubu Raya Optimistis APBD Capai Rp2 Triliun pada 2026