Gubernur Sulawesi Tengah mewajibkan seluruh kepala daerah menyetorkan laporan tertulis terkait realisasi program Makan Bergizi Gratis di perdesaan terpencil.
POSO, InfoPublik - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota segera membenahi ketimpangan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum menjangkau kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Instruksi tersebut dilontarkan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, saat memimpin rapat koordinasi lintas wilayah bersama jajaran pimpinan daerah di Tentena, Kabupaten Poso, pada Jumat (16/10/2026).
Langkah ini diusung guna mengeksekusi visi Asta Cita di sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kantong kemiskinan ekstrem hingga ke pelosok wilayah.
Hasil inspeksi otoritas provinsi di sejumlah daerah terpencil membongkar fakta bahwa intervensi gizi dari negara belum sepenuhnya menyentuh masyarakat prasejahtera.
Ironisnya, kawasan terisolasi yang justru menjadi muara kemiskinan tertinggi di wilayah tersebut malah kerap luput dari peta sasaran distribusi pemenuhan gizi nasional.
"Masih ada masyarakat yang mengeluhkan belum tersentuhnya program Makan Bergizi Gratis di wilayah mereka," tegur Gubernur Anwar mendesak akuntabilitas dan kecepatan kerja para pejabat wilayah.
Guna meretas kebuntuan logistik ini, Pemprov mewajibkan pemantauan menyeluruh yang diiringi penyerahan laporan berbasis data tertulis dari setiap pemerintah kabupaten.
Penyetoran dokumen realisasi program tersebut dijadikan landasan operasional untuk memetakan kawasan tak terjangkau agar intervensi negara dapat seketika dieksekusi tanpa penundaan.
Di samping pembenahan program pangan, pertemuan yang turut melibatkan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, tersebut juga membedah peta jalan penyelesaian krisis lainnya.
Para pemangku kebijakan mematangkan langkah mitigasi terkait kebakaran hutan dan lahan, menstabilkan krisis pasokan energi primer dan listrik, hingga merumuskan resolusi atas sengketa lahan agraria yang membelit warga sipil.
Kolaborasi lintas daerah ini diproyeksikan mampu menyapu bersih hambatan birokrasi, sehingga seluruh program jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat dapat mendarat tepat sasaran di kantong-kantong permukiman paling ujung. (MC Parigi Moutong/Muhammad Fikran Sanjaya/Ard)
