Menteri KKP dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (14/3/2024). Foto: Akun X @saktitrenggono
Jakarta, InfoPublik - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun 10 kampung nelayan modern (Kalamo) pada 2024.
“Insyaallah ada 10 inisiatif Pelaksana Tugas Dirjen Perikanan Tangkap KKP, ada 10 kampung nelayan yang akan dibangun pada 2024 sama seperti di kalamo Samber-Binyeri, Biak, Papua tapi lebih tematik,” kata Menteri KKP dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Menurut Menteri KKP, kampung nelayan modern bakal memiliki beragam fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi nelayan. Misalnya pembangunan pabrik es, cold storage yang membantu hasil tangkapan nelayan bertahan lebih lama.
Pemerintah sendiri sudah membuat kampung nelayan modern di Binyeri dan Samber dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir tahun lalu. Jalannya program ini pun melalui sejumlah eselon I di KKP.
"Karena ini benar-benar hanya anggaran KKP, tadinya masing-masing Dirjen kita kumpulkan 1-1, Dirjen Tangkap tanggungjawab apa, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) bikin cold storage sama pabrik es, BPSDM bikin balai latihan tempat mereka kumpul, lalu nyiapin koperasi, ini harus jalan," kata Wahyu Sakti.
Penentuan 10 lokasi kampung nelayan modern pun tidak asal tunjuk, melainkan melalui proses riset yang ketat. Pasalnya, pemerintah bakal membedakan antara nelayan yang membutuhkan dengan pengusaha dengan kedok nelayan.
"Kampung nelayan modern butuh riset, dia tidak hanya diplot gitu, riset butuh waktu bisa 2-3 bulan, contoh kalau di Indonesia timur Malut NTT biak fokusnya nelayan beneran, 1 kampung berapa KK, ada 300 sekian, nelayan 200 sekian, hampir 80% mereka nelayan itu kita bangun, itu kita bangun, mana fasilitas ga ada dramaga, dramaga pake kayu, ga punya cold storage, pabrik es itu kita bangun, arahkan mereka, pom bensin minta Pertamina khusus subsidi," kata Sakti Wahyu Trenggono.
Ditambahkannya, pada 2024 KKP juga menargetkan peningkatann pada sejumlah indikator dalam program kerja. Misalnya produksi perikanan ditingkatkan menjadi sebesar 30,85 juta ton, produksi garam menjadi 2 juta ton, nilai tukar nelayan 108, lalu nilai tukar pembudidaya ikan 105 dan Pertumbuhan PDB perikanan di 5-6%.
"Ekspor hasil perikanan US$ 7,25 miliar serta rasio ekspor perikanan yang diterima negara tujuan ekspor 99% dan termasuk luas kawasan konservasi 29,3 juta hektare, penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir sebanyak 12 kawasan,"ujar Trenggono.
Sementara itu, serapan anggaran KKP tahun 2023 lalu mencapai 98,5%, atau terserap Rp6,34 triliun dari pagu anggaran KKP Rp6,4 triliun. Sementara realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP sebesar Rp1,6 triliun.
Anggaran tersebut berdampak pada jumlah produksi perikanan yang mencapai 24,7 juta ton terdiri dari perikanan tangkap 7,7 juta ton dan produksi perikanan budidaya tahun lalu mencapai 16,9 juta ton.
"Rata-rata nilai tukar nelayan 105,4, nilai tukar pembudidaya ikan 104,8, pertumbuhan PDB perikanan 5,49% dan berkontribusi pada PDB nasional 2,7% atau Rp244,8 triliun.
Sedangkan Ekspor produk perikanan mencapai USD 5,63 miliar, dan rasio ekspor perikanan yang diterima negara tujuan ekspor 99,84% atau hampir tidak ada penolakan," tuturnya.
Lalu untuk luas kawasan konservasi laut menjadi 29,2 juta hektare dan penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir sebanyak 32 kawasan.
Dari sisi presentase kepatuhan atau compliance pelaku usaha KKP perikanan mencapai 97,97% serta presentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di dunia usaha dan industri 74,17%.(Mc.Palangka Raya/Eyv)
