Ada Konflik Timteng, Pemerintah Tegaskan Ekonomi Indonesia Masih On-Track

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah menegaskan bahwa perekonomian Indonesia saat ini masih on-track seiring adanya ekskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Konflik di Timur Tengah dalam beberahi belakangan sempat mamanas setelah Iran meluncurkan drone dan rudal peledak ke Israel sebagai balasan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Suriah, pada 14 April 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tetap tenang dalam menghadapi dampak dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Terutama pasca serangan Iran ke Israel beberapa waktu lalu.

"Sejauh ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena kecilnya potensi perang meluas sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian global. Jadi secara geopolitik relatif belum ada apa-apa, jadi karena belum ada apa-apa ya kita tenang-tenang saja," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (18/4/2024).

Menko Perekonomian juga menegaskan bahwa kepercayaan investor terhadap ketahanan perekonomian Indonesia cukup baik di tengah gejolak pasar global akibat ekskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Airlangga mengungkapkan sasaran pertumbuhan ekonomi masih ditetapkan di kisaran sebesar 5 persen pada 2024. Jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan tumbuh 3,2 persen.

"Diperkirakan 5,1 persen sedangkan global pertumbuhan tahun ini 3,2 persen jadi Indonesia jauh di atas perkembangan ekonomi global dan ekonomi global diperkirakan fall trend tetap, sedangkan Indonesia 5,1 persen pada 2025 dan negara berkembang 4,2 persen," kata Airlangga.

Airlangga menuturkan, dalam kondisi seperti saat ini, APBN masih menjadi shock absorber, terutama melalui anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

"Jadi subsidi dan kompensasi BBM diandalkan, tetap menjadi shock absorber sehingga ini tidak di pass-on ke masyarakat," ujar Airlangga.

Kemudian, lanjut menko Perekonomian, pemerintah terus mengerahkan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan. "Ini disiapkan untuk pengendalian inflasi pangan. Sejalan dengan itu, pemerintah juga terus menggalakkan pengendalian inflasi di daerah.," kata Airlangga.

Dalam konferensi pers tersebut, Menko Perekonoian sempat merespons kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengantisipasi dampak rambatan dari gejolak geopolitik dan ekonomi global.

Sebelumnya, Menteri BUMN mengimbau kepada BUMN untuk mengoptimalkan pembelian dolar Amerika Serikat (AS) dalam jumlah besar dengan waktu singkat. Perusahaan yang perlu membeli dolar terutama BUMN yang terdampak akibat bahan baku impor dan BUMN dengan porsi utang luar negeri yang besar, seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID.

“Kalau situasi dolar AS lagi menguat, tentu tidak bijaksana untuk membeli dolar di harga tinggi. Tentu kita perlu meredam kebutuhan terhadap dolar,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pemerintah memiliki instrumen dalam bentuk devisa hasil ekspor yang ingin ditempatkan di dalam negeri. Instrumen tersebut dinilai relatif terkendali, namun pemerintah menginginkan impor konsumtif dapat ditahan dulu dalam situasi saat ini.