Menlu RI: Gencatan Senjata Dibutuhkan di Gaza

Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan, gencatan senjata sangat dibutuhkan di Jalur Gaza, Palestina.

Retno berharap tidak akan ada lagi veto yang bakal menggagalkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),  untuk mengadopsi resolusi penghentian pertempuran di Gaza.

Hal tersebut disampaikan Retno melalui keterangan tertulisnya, sesuai melakukan lawatan ke Tunisia, Jumat (22/12/2023).

“Setiap hari kita melihat semakin banyak warga sipil tewas, di Gaza maupun Tepi Barat. Kekejaman Israel harus dihentikan. Gencatan senjata sangat diperlukan,” kata Retno.

Retno menegaskan, tanpa gencatan senjata, proses pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai dan berkelanjutan ke Gaza akan sulit dilakukan.

Retno mengatakan, bahkan dalam perang, ada aturan dan hukum yang harus dihormati. “Kita juga berharap bahwa Dewan Keamanan PBB dapat segera mengadopsi resolusi di New York dalam waktu dekat. Dan tidak ada lagi veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB,” ujarnya.

Retno mengungkapkan, dia mengikuti secara dekat, proses negosiasi yang sedang berlangsung di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

Dia terus melakukan komunikasi dengan duta besar RI untuk PBB di sana. Menlu berharap resolusi penghentian pertempuran di Gaza dapat segera disahkan.

“Semakin lama Dewan Keamanan PBB tidak dapat membuat keputusan, maka semakin menderita rakyat sipil di Gaza,” kata Retno.

Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah diagendakan untuk mengadakan pemungutan suara rancangan resolusi penghentian pertempuran di Gaza.

Namun proses voting sudah ditunda lebih dari dua kali pekan ini.

Menurut jadwal resmi, Dewan Keamanan PBB seharusnya bersidang untuk membahas draf resolusi tersebut pada Kamis (21/12/2023) malam waktu New York, Amerika Serikat.

Pada 8 Desember 2023, Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut penerapan gencatan senjata segera di Gaza. Hal itu karena adanya veto dari AS.

Saat itu, dari 15 negara anggota Dewan Keamanan, sebanyak 13 negara mendukung resolusi yang diajukan UEA tersebut. Sementara AS memilih menentang dan Inggris abstain.

UEA mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan draf resolusi yang gagal diadopsi tersebut secepatnya. Hal itu mengingat kian melambungnya jumlah korban meninggal di Gaza akibat agresi Israel.

Hampir 100 negara ikut mensponsori rancangan resolusi terkait. Dalam rancangan resolusi tersebut, semua pihak yang berkonflik diserukan mematuhi hukum internasional, khususnya terkait perlindungan terhadap warga sipil.

Resolusi juga menuntut diberlakukannya gencatan senjata kemanusiaan segera.

Sementara itu, agresi Israel ke Gaza telah membunuh sedikitnya 20 ribu warga di wilayah tersebut.

Lebih dari 14 ribu di antaranya merupakan perempuan dan anak-anak. Sementara korban luka sudah menembus angka 52 ribu orang.

Selain itu  jumlah warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel di Tepi Barat yang diduduki dari 7 Oktober hingga 18 Desember lalu telah meningkat menjadi 301 orang, naik dari 297 orang pada 17 Desember.

Data itu berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina pada Selasa (19/12/2023).