KPK Periksa Anggota DPR dalam Kaitan Perkara di Kemnaker

: Interior KPK (Foto: Dok KPK)


Oleh Pasha Yudha Ernowo, Kamis, 1 Februari 2024 | 19:28 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 103


Jakarta, Infopublik – Guna mendalami keterkaitan mitra kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Hari ini (1/2/2024) bertempat digedung Merah Putih KPK, tim penyidik telah selesai memeriksa saksi atas nama Ribka Tjiptaning. P (Anggota DPR RI) saksi hadir,” Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya ke InfoPublik, Kamis (1/2/2024).

Lanjut Ali, selain itu, saksi juga di konfimasi kaitan pelaksanaan dari pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI dan dugaan adanya pihak tertentu yang memberikan rekomendasi kontraktor yang akan melaksanakan proyek pada tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman (RU).

Sebelumnya, (KPK) menetapkan tiga orang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun anggaran 2012.

Dua tersangka adalah mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman (RU) dan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan Sistem Proteksi TKI, I Nyoman Darmanta (IND). Sementara satu orang lainnya adalah Direktur PT Adi Inti Mandiri, Karunia (KRN).

“Atas dasar kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka RU dan IND untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung dari 25 Januari – 13 Februari 2024 di rutan KPK. Sedangkan KRN, kami ingatkan untuk kooperatif dan hadir pada penjadwalan pemenggilan selanjutnya,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasl 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidan korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik Indonesia nomor 2o tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantsan tindak pidana korupsi Jo pasl 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Rabu, 17 April 2024 | 06:06 WIB
Resmi Ditutup, Kemnaker Tindak Lanjuti Aduan Laporan dari Posko THR 2024
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Minggu, 7 April 2024 | 05:46 WIB
Menaker Ida Ungkap Jalinan Baik Perusahaan-Pekerja lewat Mudik Gratis 2024
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Minggu, 7 April 2024 | 05:43 WIB
767 Orang Mitra Warmindo Ikuti Mudik Gratis
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 5 April 2024 | 21:34 WIB
KPK Periksa Dua Saksi Proyek Pengadaan Jalan di Kaltim Periode 2023
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 5 April 2024 | 21:33 WIB
KPK Eksekusi 10 Terpidana Korupsi di ESDM ke Lapas Sukamiskin
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 5 April 2024 | 17:52 WIB
KPK Sita Aset Tersangka AP Berupa Satu Unit Mobil
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 5 April 2024 | 17:51 WIB
KPK Periksa 10 Saksi Dugaan TPPU dengan Tersangka KA