Indonesia Emas 2045, Kemendagri Ajak Pemda Perkuat Perencanaan Pembangunan

: Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo, dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 di Ternate, Selasa (30/4/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)


Oleh Eko Budiono, Kamis, 2 Mei 2024 | 14:04 WIB - Redaktur: Untung S - 790


Jakarta, InfoPublik - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda), untuk memperkuat perencanaan pembangunan guna mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Demikian disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 di Ternate, Selasa (30/4/2024).  
 
Yusharto mengatakan, hal itu  juga berlaku bagi pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku Utara yang tengah berupaya meningkatkan efektivitas pembangunan di wilayahnya.

"Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia tahun 2045. Untuk itu, daerah diminta berkontribusi dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk mendukung visi tersebut," kata Yusharto dalam keterangan resmi, Kamis (2/5/2024).

Yusharto mengatakan, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru yang lebih merata, berkeadilan, ramah lingkungan serta berkesinambungan.

Paradigma tersebut juga semestinya menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di daerah. Dirinya menambahkan daerah dapat memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional.

"Tentu saja ini bukanlah tugas yang dapat dilakukan sendiri, butuh keterlibatan semua pihak terkait. Oleh karena itu, ada aspek lain dalam pembangunan daerah. yaitu adanya komitmen kepala daerah hingga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk mewujudkan visi bersama pembangunan daerah," ujarnya.

Yusharto juga mengimbau Pemprov Maluku melakukan pemetaan isu strategis di wilayahnya untuk ditindaklanjuti, dikembangkan dan dicatat sebagai inovasi. Sebab, keberadaan inovasi berbasis potensi lokal itu akan mendukung pembangunan terlaksana sesuai target.

Yusharto mengatakan, pihaknya juga sangat mengapresiasi pencapaian yang diraih Pemprov Maluku Utara khususnya dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) 2023 yang menempatkannya dalam urutan ke-15 dari 38 provinsi di Indonesia.

"Kami berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan, sehingga penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Maluku Utara, maupun kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi itu dapat terwujud dengan baik," kata Yusharto.
 
 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Selasa, 2 April 2024 | 11:00 WIB
Pembangunan Berkelanjutan akan Turunkan Angka Kemiskinan di Daerah