Menko PMK: Kesejahteraan Nelayan Mutlak, Jangan Sampai Jatuh Miskin

Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan permasalahan kemiskinan pada nelayan menjadi masalah pelik yang harus dituntaskan.

Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Tentang Solusi untuk Mengatasi Permasalahan Nelayan di Wilayah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

"Saat ini angka kemiskinan tertinggi ini di nelayan. Bukan di petani lagi. Makanya ini jadi urusan saya untuk menyejahterakan nelayan," kata Menko Muhadjir melalui keterangannya yang dikutip InfoPublik Sabtu (9/12/2023).

Berbagai permasalahan yang dialami oleh nelayan di Brondong, Lamongan disampaikan oleh Ketua Rukun Nelayan Brondong Mugianto di antaranya adalah masalah kesejahteraan, harga ikan yang terus merosot dari nelayan ke tengkulak, kelangkaan bahan bakar minyak solar, dan juga pengelolaan koperasi.

Menko Muhadjir menyampaikan permasalahan yang dialami oleh nelayan Brondong Lamongan merupakan masalah yang menjadi cerminan kondisi nelayan di Indonesia. Karenanya perlu ada solusi yang bisa menuntaskan permasalahan nelayan.

Pemerintah akan berupaya membenahi ekosistem nelayan dan memperbaiki taraf hidup kesejahteraan nelayan. Mulai dari proses nelayan menangkap ikan dengan akan menyelesaikan masalah kelangkaan bahan bakar minyak solar yang digunakan perahu nelayan.

"Selain itu uga akan diusulkan alternatif penggunaan perahu dengan konvertor bahan bakar gas LPG yang akan dikaji oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)," kata Menko Muhadjir.

Kemudian masalah harga ikan yang saat ini masih tidak stabil karena kendala kesegaran ikan, akan dilakukan kajian berupa penyediaan kapal dengan sistem 'cold storage' yang diharapkan bisa menjaga keaegaran ikan sehingga harga tidak merosot.

Untuk pengelolaan rantai pasok pemasaran ikan dari Tempat Penampungan Ikan (TPI), kemudian ke tangan tengkulak, dan juga sampai ke tangan konsumen, nantinya akan ditangani lebih lanjut dari pemerintah daerah, Koperasi Unit Desa (KUD), Kemenkop UKM, dan Kemendagri yang akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Selain itu, lanjut Menko Muhadjir untuk kesejahteraan sosial bagi para nelayan, pemerintah akan berupaya untuk melindungi seluruh nelayan dengan skema jaring pengaman sosial, seperti bantuan sosial dan juga BPJS Ketenagakerjaan.

"Intinya kita ingin membenahi ekosistem, mulai dari nelayan nangkap, dapat ikan, bagaimana ikan termanfaatkan di industri. Modelnya nanti kita bikin di Brondong. Kalau ini modelnya bisa dibentuk nanti tinggal replikasi ke tempat lain," kata Menko Muhadjir.

Sebagai informasi, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Pulau Jawa. Brondong sendiri merupakan kawasan yang disebut sebagai Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN).

Di Brondong terdapat ribuan masyarakat nelayan yang menjadikan laut sebagai tumpuan penghidupan. Karenanya Menko Muhadjir berharap penanganan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Brondong bisa menjadi model yang baik yang nantinya akan direplikasi sebagai penanganan kesejahteraan nelayan secara nasional.

"Itu akan segera kita tindak lanjuti. Saya akan pantau terus sampai ada realisasi konkret. Pokoknya nelayan jangan sampai ada yang ditelantarkan. Saya juga akan telpon Pak Bupati. Semua ingin terbaik untuk kepentingan masyarakat," kata Menko Muhadjir.

Apabila nelayan sejahtera, lanjutnya artinya konsumsi ikan juga banyak dan secara beriringan stunting di Indonesia seharusnya bisa tertangani. Pembangunan sektor perikanan ini mutlak karena Indonesia merupakan negara pulau.

"Harusnya kita memiliki ketergantungan tinggi pada ikan terutama laut, lucunya di daerah banyak ikan malah stuntingnya tinggi. Jadi kita juga ingin merubah gaya hidup masyarakat supaya suka makan ikan," kata Menko Muhadjir.