: Plt Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh, Arridel Mindra. (mc aceh)
Oleh MC PROV ACEH, Selasa, 27 Februari 2024 | 05:44 WIB - Redaktur: Yudi Rahmat - 69
Banda Aceh, InfoPublik - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Aceh menyatakan realisasi pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) orang pribadi di provinsi ujung barat Indonesia tersebut mencapai 80,99 persen.
Plt Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh, Arridel Mindra mengatakan, dari 1,29 juta NPWP orang pribadi di Aceh, sebanyak 1,05 juta di antaranya sudah memadankan NIK menjadi NPWP.
"Realisasi pemadanan NIK menjadi NPWP di Aceh mencapai 80,99 persen atau 1,05 juta dari 1,29 juta NPWP orang pribadi yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perpajakan Provinsi Aceh," katanya, Senin (26/2/2024).
Arridel menyebutkan ada sebanyak 246.557 wajib pajak yang belum memadankan NIK menjadi NPWP. Batas waktu pemadanan hingga 30 Juni 2024.
Terhitung 1 Juli 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lainnya membutuhkan NPWP dengan format baru, yakni yang sudah dipadankan dengan NIK.
"NPWP dengan format 15 angka hanya dapat digunakan hingga 30 Juni 2024. Oleh karena itu, bagi wajib pajak orang pribadi yang belum memadankan NIK dengan NPWP segera melakukan pemadanan," katanya.
Menurut dia, pemadanan tersebut merupakan reformasi perpajakan melalui perbaikan pada sistem administrasi. Setelah pemadanan, maka NIK menjadi NPWP dengan format baru 16 digit atau angka.
Arridel juga menyebutkan wajib pajak dapat memadankan NIK dan NPWP secara mandiri melalui website pajak.go.id.
Kemudian, masuk ke menu profil dan klik data profil. Setelah itu, masukkan NIK sesuai kartu tanda penduduk. Selanjutnya, klik tombol validasi dan klik ubah profil.
"Selain pemadanan, kami juga mengimbau wajib pajak melaporkan SPT pajak 2023. Batas waktu pelaporan hingga 31 Maret 2024. Bagi yang terkendala, dapat menghubungi nomor 1500200 atau berkonsultasi ke kantor pelayanan pajak terdekat," kata Arridel. (mc06)