DPRD Berikan Masukan untuk Revisi RPJP Provinsi Jatim 2025-2045

:


Oleh MC PROV JAWA TIMUR, Rabu, 28 Februari 2024 | 20:36 WIB - Redaktur: Tobari - 163


Surabaya, InfoPublik  - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Pembangungan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2005-2025 segera direvisi. Mengingat, sesuai aturan paling lambat pada Agustus 2024 Raperda RPJP Provinsi Jatim 2025-2045 harus sudah disahkan.

Persiapan revisi Raperda RPJP Provinsi Jatim 2000-2025 pun mulai dilakukan dengan menggelar rapat kordinasi antara Pj Gubernur Jatim dengan pimpinan DPRD Jatim maupun ketua fraksi-fraksi yang ada di DPRD Jatim.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Dr Sri Untari Bisowarno menyatakan bahwa dalam rapim tadi pihak eksekutif memaparkan rancangan awal revisi RPJP Jatim 2025-2045 yang orientasinya tentu pada RPJP Nasional  

Fraksi PDI Perjuangan, kata Sri Untari memberikan catatan, bahwa untuk urusan pendidikan di Jatim paling tidak di setiap kecamatan didirikan SMA/SMK Negeri untuk memenuhi rasa keadilan dalam sistem zonasi.

"Daerah-daerah yang memiliki wilayah kehutanan seperti Banyuwangi, Malang dan Bojonegoro itu khan jauh-jauh jaraknya. Kalau disitu tidak ada SMA/SMK Negeri tentu akan menimbulkan problematika tersendiri di masa depan," ungkap dikonfirmasi, Rabu (28/2/2024).

Kedua, Jalur Lintas Selatan (JLS) juga perlu dituntaskan. Mengingat, potensi ekonomi di wilayah Selatan Jatim mulai Pacitan hingga Banyuwangi sangat besar tetapi belum bisa dimaksimalkan sehingga diharapkan keberadaan JLS nantinya bisa mendongkrak perekonomian masyarakat.

"Wilayah utara dan tengah Jatim perekonomiannya sudah cukup maju, tinggal wilayah Selatan yang perlu kita dorong supaya perekonomiannya bisa menyamai wilayah Utara dan Tengah," jelas Sri Untari.

Catatan ketiga, yakni perlunya ada pembangunan yang terintegrasi di suatu wilayah setelah antar daerah terkoneksi dengan baik sehingga proses pembangunan menjadi lebih baik lagi.

Politikus asal Malang ini, mencontohkan di Malang Raya hanya ada TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Kota Malang tetapi wilayahnya masuk Kab Malang sehingga penanganannya menjadi kurang maksimal dari tahun ke tahun.

"Begitu juga penanganan DAS atau Daerah Aliran Sungai Brantas yang menjadi kewenangan provinsi, ketika didiami penduduk maka kabupaten/kota juga tidak bisa bicara banyak untuk penanganan banjir misalnya," terang Sri Untari.

Ia mengakui rancangan awal RPJP Jatim 2025-2045 ini banyak dilakukan penyesuaian dengan RPJPN yang banyak diadopsi dari visi dan misi paslon Prabowo-Gibran.  "Tentu penyesuaian penyesuaian itu akan dilakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki Jawa Timur,"pungkasnya.  (MC Diskominfo Prov Jatim /hjr-Pca/toeb)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Minggu, 14 April 2024 | 16:39 WIB
Daop 8 Pastikan Kereta Berangkat Tepat Waktu Capai 100 Persen
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Minggu, 14 April 2024 | 16:34 WIB
Tercatat 150 Ribu Lebih Orang Gunakan Commuter Line saat Lebaran 2024
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Minggu, 14 April 2024 | 16:15 WIB
Dirlantas Polda Jatim Sebut Puncak Arus Balik 2024 Terjadi Minggu dan Senin
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Minggu, 14 April 2024 | 15:31 WIB
Kapolresta Sidoarjo Pantau Arus Balik Lebaran di Stasiun KA
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Minggu, 14 April 2024 | 15:28 WIB
Ditlantas Polda Jatim Maksimalkan 750 CCTV Pantau Arus Mudik-Balik Lebaran 2024
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Jumat, 12 April 2024 | 15:31 WIB
Total, 42.941 Pelanggan Gunakan Kereta Api pada Hari Raya Idulfitri 1445 H
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Jumat, 12 April 2024 | 15:28 WIB
Siagakan Petugas selama Idulfitri 1445 H, PLN UIT JBM Pantau Sistem Transmisi