Pansus DPRD Sumbawa Barat Berikan Sejumlah Catatan Penting

:


Oleh MC KAB SUMBAWA BARAT, Senin, 29 April 2024 | 09:12 WIB - Redaktur: Juli - 1K


Taliwang, InfoPublik — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumbawa Barat (KSB) Tahun Anggaran 2023 memberikan sejumlah catatan penting kepada Pemda KSB.
 
Catatan itu disampaikan langsung Ketua Pansus, Aheruddin Sidik melalui sidang paripurna, Sabtu (28/4/2024). Beberapa catatan itu antara lain terkait sektor pendapatan dan aset daerah.
 
Pansus berharap, untuk meminimalisir kebocoran pendapatan daerah melalui sektor pajar, pansus mendorong melalui dinas terkait untuk memaksimalkan pembayaran pajak online.
 
‘’Pemda KSB diminta menyusun rencana strategis daerah sebagai langkah teknis dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),’’ kata Aheruddin Sidik. 
 
Memaksimalkan PAD akan meningkatkan kemandirian daerah dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Hal lain yang menjadi catatan pansus lanjut Aher, adalah sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
 
Ada sejumlah rekomendasi penting yang disampaikan di antaranya, mengharapkan Pemda KSB mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah berupa balai benih ikan di Kecamatan Brang Rea, sebagai langkah kongkrit dalam rangka memaksimalkan kebutuhan benih ikan kelompok yang bergerak pada sektor budi daya ikan air tawar di KSB. 
 
Pansus juga berharap Pemda KSB mengoptimalkan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai upaya mengoptimalkan produksi pangan daerah. "Ini untuk meminimalisir ketergantungan pangan dari luar daerah,’’ harapnya. 
 
Pansus juga menyoroti pengelolaan sektor pendidikan di KSB. Untuk sektor ini, pansus juga memberikan sejumlah catatan, seperti mendorong adanya koordinasi antar lembaga dan mengambil langkah konkret untuk melakukan penyelesaian terhadap permasalahan perbedaan data jumlah siswa di KSB antara pusat data pendidikan dan kebudayaan dengan BPS.
 
‘’Ke depan tidak ada lagi ditemukan permasalahan yang sama pada masa yang akan datang,’’ ingatnya.
 
Persoalan remaja di KSB juga mendapat atensi pansus. Aher meminta Pemda KSB mengambil langkah solutif, sebagai upaya penanggulangan pernikahan dini, pergaulan bebas, penggunaan, dan peredaran narkoba. ‘’Ini juga harus menjadi catatan penting pemerintah,’’ urainya.
 
Pansus juga menyoroti sektor industri perdagangan dan jasa. Di antaranya meminta Pemda KSB mengoptimalkan operasi pasar sebagai upaya menstabilkan daya beli masyarakat yang ada di KSB.
 
‘’Pemda KSB juga diminta mengkaji keseimbangan harga. Ini penting agar memberikan kenyamanan kepada warga KSB mengurangi minat membeli barang di luar KSB,’’ katanya.
 
Gas Elpiji juga menjadi sorotan pansus. Pemda KSB diminta secara intensif melakukan penertiban dan pengawasan kepada agen dan pangkalan gas elpiji. ‘’Diperlukan adanya penambahan agen atau pangkalan di wilayah yang jauh dari perkotaan,’’ katanya. 
 
Pansus juga meminta pemerintah memaksimalkan potensi pariwisata. Di antaranya dengan memaksimalkan potensi pariwisata yang ada. ‘’Ini sebagai upaya nyata meningkatkan PAD dari sektor pariwisata,’’ harapnya. 
 
Infrastruktur juga ikut menjadi sorotan. Pansus meminta pemerintah mematangkan perencanaan, kemudian diikuti pengalokasian anggaran sehingga dalam tatanan pelaksanaan tidak terjadi masalah di lapangan. ‘’Ini termasuk yang kami rekomendasikan untuk diperhatikan pemerintah,’’ tutupnya. (MC Sumbawa Barat)
 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KOTA PONTIANAK
  • Rabu, 15 Mei 2024 | 15:42 WIB
Serahkan Rekomendasi, DPRD Tanggapi LKPJ Wali Kota Pontianak
  • Oleh MC PROV MALUKU
  • Selasa, 14 Mei 2024 | 08:52 WIB
Pansus LKPJ Sumut Sambangi Kantor Gubernur Maluku, Ada Apa?
  • Oleh MC KAB SUMBAWA BARAT
  • Rabu, 1 Mei 2024 | 11:13 WIB
Pemda Sumbawa Barat Kenakan Retribusi Bagi Tenaga Kerja Asing
  • Oleh MC KAB SUMBAWA BARAT
  • Rabu, 1 Mei 2024 | 10:28 WIB
DPRD Minta PemKab KSB Maksimalkan Potensi PAD
  • Oleh MC KOTA PONTIANAK
  • Selasa, 30 April 2024 | 19:14 WIB
Pj Wali Kota Pontianak Minta RT Distribusikan SPPT PBB ke Warga