Penjabat Bupati Maluku Tenggara Lakukan Evaluasi Kinerja Pimpinan OPD Setiap Tiga Bulan

: Proses penandatangan perjanjian kinerja antara Pj.Bupati Malra dengan Pimpinan OPD. Foto : Adolof Labetubun/Mc.Malra


Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA, Kamis, 16 Mei 2024 | 17:40 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 169


Langgur,InfoPublik - Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penjabat Bupati Maluku Tenggara (Malra),Jasmono menilai hasil evaluasi kinerja terhadap pencapaian target dan sasaran kinerja dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) hingga tri wulan dua masih bervariasi.

"Ada yang sudah on the track, sudah bagus sesuai target, ada yang belum sesuai target dan ada yang masih dibawah target. Artinya ada yang baik, cukup dan kurang,”katanya pada Rapat Evaluasi Kinerja dan Penandatangan Perjanjian Kinerja 2024 di Ruang Rapat Kantor Bupati Malra, Rabu (15/5/2024).

Jika mereka menemui persoalan, maka harus diselesaikan secara berjenjang, jangan diserahkan semuanya kepada pejabat pembina kepegawaian. Setiap pimpinan OPD memiliki kewenangan masing-masing untuk dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi di unit kerja.

Pimpinan OPD memiki kompetensi sosial kultural,teknis,manajerial dan pemerintahan sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Menurutnya, kompetensi manajerial adalah kemampuan untuk memanage  yang dimulai dari perencanaan sampai evalusasi.  Kemampuan seorang pimpinan di jabatan pimpinan tinggi pratama untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di unit kerja masing-masing.

Kompetensi teknis adalah kemampuan seorang pemimpin untuk  mengetahui secara teknis substansi tugas pokok dan fungsi di unit kerja.

Sedangkan kompetensi sosial kultural  tentang bagaimana seorang pimpinan tinggi pratama membangun hubungan dan menjaga  harmonisasi dalam kelompok  atau unit kerja.

“Sekda, tolong dilakukan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan dari masing-masing pimpinan OPD setiap tiga bulan”ujar Jasmono.

Perjanjian kinerja menjadi bahan evaluasi setiap tahun untuk memastikan dan mengukur, sejauhmana program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilaksanakan efektif dan efisien atau belum.

Selanjutnya, perjanjian kinerja menjadi dasar evaluasi pejabat secara berjenjang .Jika ASN tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka dapat dilakukan evaluasi berjenjang.

Perjanjian kinerja dilakukan antara bupati dengan pimpinan OPD dan jajaran dibawahnya.

“Filosofi  perjanjian kinerja adalah penugasan dari pejabat pembina kepegawaian , pimpinan unit kerja kepada perangkat daerah masing-masing yang dilakukan secara berjenjang” imbuhnya.

Perjanjian kinerja merupakan amanat peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur tentang aparatur sipil negara maupun yang mengatur secara teknis terkait dengan perjanjian kinerja. (MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun/Eyv).

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
  • Sabtu, 15 Juni 2024 | 22:40 WIB
Pj.Bupati Maluku Tenggara Apresiasi Aksi Damai Pemuda Ohoijang dan Watdek
  • Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
  • Sabtu, 15 Juni 2024 | 19:54 WIB
Penjabat Bupati Pesan Kafilah MTQ Maluku Tenggara Jaga Nama Baik Daerah
  • Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
  • Sabtu, 15 Juni 2024 | 02:40 WIB
Pj.Bupati Harapkan Cegah Meningkatnya Kekerasan Anak dan Perempuan di Maluku Tenggara
  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Jumat, 14 Juni 2024 | 21:46 WIB
Kasatpol PP Kabupaten Gorontalo Minta Penempatan SDM Sesuai Kompetensinya
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Rabu, 12 Juni 2024 | 20:56 WIB
PUPR Bangun Rusun ASN Kejaksaan Tinggi di Manado