:
Oleh Wandi, Kamis, 23 Mei 2019 | 10:01 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 358
Pandeglang- InfoPublik - Sebanyak 400 rumah hunian sementara (huntara) untuk korban terdampak tsunami Selat Sunda yang terjadi pada (22/12/2018) di Kabupaten Pandeglang, Banten siap dihuni.
"Target pembangunan huntara bagi korban terdampak tsunami ada 824 unit dan 400 unit di antaranya siap dihuni," kata Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertahanan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang, Syarif Hidayat di Pandeglang, Jumat (22/5).
Dari 824 unit huntara yang dibangun, 400 unit telah selesai yakni 300 unit di Sumur dan 100 unit di Cibenda, Kecamatan Carita dan Citanggok, Kecamatan Labuan.
Henry menyebutkan bahwa sebelumnya, BNI juga telah memberikan Bantuan Tanggap Darurat di Kecamatan Labuan, Carita, dan Sumur dalam bentuk penyaluran Sembako, Pakaian, Bantuan Trauma Healing, makanan siap santap, Tikar, dan Selimut.
"Di Pandeglang termasuk cepat, saat ini saja sudah setengah huntara rampung dan siap diisi dari jumlah yang akan dibangun," kata Irna.
Fasilitas Umum dan Sosial 1 Perpustakaan, 3 Madrasah, 2 Pondok Pesantren, 4 Mesjid, 4 Mushola, 3 Ruas Jalan dan 9 Jembatan.
Henry menyebutkan bahwa sebelumnya, BNI juga telah memberikan Bantuan Tanggap Darurat di Kecamatan Labuan, Carita, dan Sumur dalam bentuk penyaluran Sembako, Pakaian, Bantuan Trauma Healing, makanan siap santap, Tikar, dan Selimut.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang Syarif Hidayat mengatakan, proyek pembangunan hunian sementara (Huntara) untuk korban terdampak tsunami Selat Sunda di Pandeglang estimasi anggarannya Rp 7,7 miliar untuk 381 unit huntara.
”Pembangunan huntara itu berikut sarana dan prasarana penunjang seperti MCK, musala, infrastruktur jalan lingkungan dan air bersih,” kata Kepala DPKPP Pandeglang Syarif Hidayat.
Menurut dia, pemerintah saat ini harus bergerak cepat dalam penanggulangan bencana Selat Sunda.
“Maka dari itu, kita harus cepat koordinasinya baik itu masalah pembangunan huntara maupun hunian tetap (Huntap) dan hal yang menyangkut penanganan pemulihan bencana,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah daerah terus melakukan verifikasi data dengan BNPB, terkait pembangunan huntara dan huntap untuk para korban bencana tsunami.
“Dengan terus melakukan koordinasi, kami sangat terbantu dan alhamdulillah dalam kurun waktu seminggu progres pembangunan huntara sudah mencapai 12 unit,” ucapnya.
Irna menjelaskan, pemerintah kabupaten telah mengusulkan hal-hal penting yang menyangkut sumber perekonomian masyarakat yang hilang akibat terdampak bencana.
“Warung-warung warga yang berada di zona merah, perahu, serta bangunan lain yang rusak akibat bencana belum terakomodasi oleh Kementerian dan kami terus usulkan. Kami mohon BNPB dapat mendorong usulan ini kepada pihak terkait,” ujarnya.
