Tiga Saksi Diperiksa KPK Terkait Dugaan Gratifikasi di Ditjen Bea Cukai

: Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri (Foto: Pasha Yudha Ernowo Infopublik.id/Youtube KPK)


Oleh Pasha Yudha Ernowo, Sabtu, 2 Maret 2024 | 16:34 WIB - Redaktur: Untung S - 299


Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap tiga saksi dalam  dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan tersangka Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Eko Darmanto (ED).

“Bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi atas nama Tommy Kresna Wardana (Pilot), Liza Lestari Octavia (Karyawan BUMN), dan Roberts Lugito (Swasta),” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya ke InfoPublik, Sabtu (2/3/2024).

Sebelumnya, KPK menetapkan ED selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perkara itu bermula dari temuan Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK terhadap kejanggalan pencantuman informasi dan data LHKPN milik ED. Yakni atas berbagai kepemilikan aset bernilai ekonomis yang diduga tidak sesuai dengan profilnya selaku Penyelenggara Negara.

Tersangka ED diduga memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk menerima gratifikasi dari para pengusaha impor, pengurusan jasa kepabeanan, hingga barang kena cukai. Penerimaan gratifikasi melalui transfer rekening bank milik keluarga inti dan berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan ED, tercatat sejak 2009 hingga 2023.

Penerimaan gratifikasi oleh ED sejumlah sekitar Rp18 miliar menjadi bukti permulaan dalam perkara ini. Di mana ED tidak melaporkan penerimaan tersebut pada KPK dalam kurun waktu 30 hari kerja sejak menerimanya. KPK masih terus melakukan penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Kamis, 31 Oktober 2024 | 05:37 WIB
KPK Dorong Transparansi di Kampus dengan 12 Strategi Penguatan Integritas
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Kamis, 31 Oktober 2024 | 05:39 WIB
KPK Identifikasi Tiga Area Rentan Korupsi di Perguruan Tinggi Negeri
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Senin, 28 Oktober 2024 | 20:54 WIB
KPK dan UNODC Ajak Pemuda Berintegritas di Tengah Pilkada 2024
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 25 Oktober 2024 | 18:00 WIB
KPK Lakukan Transformasi Digital Pengelolaan Barang Titipan
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Sabtu, 26 Oktober 2024 | 08:34 WIB
KPK Dorong Perempuan Berperan Aktif Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi