Sumbawa Barat, InfoPublik - Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) makin dikenal dunia internasional.

Kabupaten di ujung barat Pulau Sumbawa ini dipastikan akan menjadi perwakilan pemerintah Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Open Government Partnership (OGP) Lokal internasional yang akan berlangsung sejak tanggal 4 sampai 8 September 2023 mendatang di Estonia.

"KSB bersama Civil Society Organisation (CSO) akan menjadi delegasi Indonesia pada KTT OGP Global Summit di Tallin, Estonia. Kegiatan ini akan digelar awal September tahun ini," jelas Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin, Kamis (20/7/2023).

Namun sebelum itu, tim dari OGP Indonesia akan lebih dulu melihat enam komitmen lokal Pemda Sumbawa Barat.

"Sesuai jadwal, tim akan berkunjung dari tanggal 23-24 Juli 2023. Mereka ingin melihat dan memantau langsung kesiapan kita tentang enam komitmen yang sudah diajukan di OGP,’’ katanya.

OGP merupakan kerja sama global yang menyatukan pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, efektif, dan akuntabel.

OGP merupakan inisiatif multilateral yang mengedepankan cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang awalnya diinisiasi delapan negara yaitu Amerika, Meksiko, Brazil, Norwegia, Filipina, Inggris, Afrika Selatan dan Indonesia pada 2011 lalu.

Program ini terus meluas dan terus berkembang dengan melibatkan 78 negara dan 200 organisasi masyarakat sipil.

Enam komitmen Pemda KSB yang akan dibawa ke Estonia itu antara lain penguatan kebijakan aksi kolaborasi, kemitraan dan kerjasama antar pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Mewujudkan posyandu gotong royong sebagai tempat pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan pada tingkat komunitas. Mewujudkan KSB satu data yang partisipatif, mudah diakses dan bermanfaat bagi semua pihak (inklusif). Penguatan forum yasinan sebagai media konsultasi, evaluasi, pengaduan dan penyelesaian masalah bersama. Penguatan perlindungan dan pemberdayaan, penyandang PMKS dan kelompok rentan lainnya berbasis gotong royong dan penataan organisasi perangkat daerah menuju pemerintahan yang akuntabel dan melayani.

Bupati menyebut, tim monitoring Open Government Indonesia (OGI) akan melaksanakan pemantauan implementasi program OGP Lokal di Sumbawa Barat.

Tim ini ingin melihat langsung sejauh mana implementasi lapangan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

"Saya harap dukungan semua pihak karena ini akan mencatatkan nama Sumbawa Barat di mata dunia internasional," tambahnya. (MC Sumbawa Barat)