Gubenur Arinal dan PT. Pusri Palembang Sepakat Fasilitasi Petani Dapatkan Pupuk Non-Subsidi

Bandar Lampung, InfoPublik - Gubernur Arinal Djunaidi menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, di Mahan Agung, Jumat (3/5/2024). Kesepakatan bersama tersebut terkait fasilitas kepada petani pengguna Kartu Petani Berjaya (KPB) untuk mendapatkan pupuk urea non-subsidi. 

Berdasarkan data  rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), jumlah NIK Petani yang berhak mendapatkan subsidi pupuk sejumlah 677.957 NIK di mana total kebutuhan pupuknya adalah sebesar 1.043.405 ton, terdiri dari urea 387.240 ton, NPK 631.883 ton dan NPK formula khusus (untuk kakao) 24.282 ton.

Sementara berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga  Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi (HET) Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 tanggal 22 April 2024, alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung yakni urea 349.531 ton, NPK 396.891 ton, NPF FK 24.282 ton dan organik 33.016 ton.  Alokasi tersebut memenuhi 90 persen untuk urea, 63 persen untuk NPK dan 100 persen untuk NPK F. Artinya, masih ada kekurangan pupuk subsidi bagi petani.

Untuk memenuhi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi, Gubernur mengungkapkan beberapa komoditi utama diluar sembilan komoditi (padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, kopi, kakao dan tebu rakyat), seperti ubi kayu, karet, sawit, diperlukan tambahan pupuk yang berasal dari pupuk non-subsidi.

Pemprov Lampung pun melakukan kesepakatan kerjasama dengan PT. Pusri Palembang dalam hal penyediaan dan penyaluran pupuk non-subsidi sampai ke petani, dengan jaminan kualitas produk yang terjamin, harga lebih wajar (terjangkau), sesuai rekomendasi pemupukan, peningkatan produksi pertanian, solusi permodalan. 

Kerjasama ini nantinya akan melibatkan Bumdes-Bumdes yang ada di desa-desa, yang tentunya memiliki kedekatan dengan para petani yang membutuhkan pupuk. Gubernur berharap melalui kerjasama ini rantai pemasaran pupuk yang selama ini dirasakan sangat panjang mulai dari lini I sampai lini IV dapat terputus karena Bumdes bisa mendapatkan pupuk langsung dari gudang PT. Pusri di Palembang.

Saat ini sudah ada tiga Bumdes yang telah memenuhi syarat yakni Bumdes Mandiri Sejahtera Lampung Selatan, Bumdes Merapi Way Kanan, dan Bumdes Nirwana Lampung Tengah. Selanjutnya akan segera ditindaklanjuti untuk Bumdes-Bumdes lainnya untuk menyalurkan pupuk urea non-subsidi. Selain itu, juga akan segera dilakukan penandatanganan perjanjian kemitraan antara Bumdes dengan PT. Pusri Palembang.

Gubernur juga mengungkapkan akan segera mensosialisasikan  program ini kepada jajaran perangkat desa (APDESI) agar semua bisa memahami pentingnya program ini, serta sosialisasi melalui rapat koordinasi dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung. 

Sementara itu, Dirut PT Pusri Palembang Daconi Khotob menjelaskan alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung sebanyak 803.719 ton atau sekitar 80 persen telah memenuhi kebutuhan petani di Lampung. Daconi Khotob menambahkan, sekitar 20 persen kekurangan tersebut akan dipenuhi melalui pupuk nonsubsidi. 

Daconi menambahkan kesepakatan kerjasama ini terkait penyaluran pupuk non subsidi melalui Bumdes yang pendanaannya melalui Dana Desa atau talangan Pemerintah Daerah atau Bank Lampung. 

"Kalau pupuk nonsubsidi tidak ada kuota, bebas mau beli berapa kita kasih. Tapi kalau subsidi, sudah aturan, sudah ditetapkan alokasinya oleh Kementan, lalu di-SK-kan lagi oleh Pak Gubernur, lalu di-SK-kan lagi oleh Bupati Walikota," jelas Daconi Khotob. 

Pada 2024, PT Pusri Palembang menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 1,6 Juta Ton di mana 50 persen dari jumlah tersebut dialokasikan untuk Provinsi Lampung.  "Ini sesuai dengan Prolegnas, karena Pusri dekat dengan Lampung dan juga Lampung menjadi lumbung padi dan pangan," kata Daconi Khotob. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung/JM).