Triwulan Pertama 2024, Ekonomi Aceh Tumbuh 4,82 Persen

: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Ahmadriswan Nasution menyampaikan ekonomi Aceh dalam triwulan I tahun 2024


Oleh MC PROV ACEH, Selasa, 7 Mei 2024 | 11:47 WIB - Redaktur: Juli - 88


Banda Aceh, InfoPublik - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Ahmadriswan Nasution menyampaikan ekonomi Aceh dalam triwulan I tahun 2024 tumbuh 4,82 persen.

"Ekonomi Aceh triwulan 1-2024 dibanding triwulan I-2023 (year-on-year) mengalami pertumbuhan sebesar 4,82 persen," kata Ahmadriswan Nasution, di Kota Banda Aceh, Senin (6/5/2024).

Ahmadriswan Nasution menjelaskan, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali sektor jasa keuangan dan jasa kesehatan. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 10,65 persen.

Kemudian, diikuti pengadaan listrik dan gas sebesar 9,22 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,08 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 7,04 persen serta pengadaan Air sebesar 6,44 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang terkontraksi adalah jasa kesehatan sebesar 5,74 persen dan jasa keuangan sebesar 0,38 persen.

Hal tersebut, lanjut Ahmadriswan, jika dibandingkan dengan triwulan-IV 2023 (quarter-to-quarter), ekonomi Aceh mengalami kontraksi sebesar 6,44 persen.

Adapun, lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam diantaranya lapangan usaha konstruksi sebesar 19,61 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 9,67 persen, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,74 persen.

"Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha transportasi dan pergudangan sebesar 6,70 persen, diikuti jasa pendidikan sebesar 5,69 persen, serta Jasa Lainnya sebesar 3,80 persen," ungkapnya.

Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan 1-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Di mana, perekonomian Aceh masih didominasi oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 31,65 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,28 persen, administrasi pemerintahan sebesar 8,70 persen, konstruksi sebesar 8,32 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 6,59 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai 70,54 persen.

Setelah itu, sebutnya, jika dilihat dari sisi pengeluaran, semua komponen mengalami pertumbuhan. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 29,34 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 20,83 persen, Komponen Ekspor Barang & Jasa sebesar 10,78 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,73 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) sebesar 4,93 persen.

"Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) juga tumbuh sebesar 11,82 persen," jelasnya.

Selanjutnya, selain tentang pertumbuhan ekonomi, Ahmadriswan juga menyampaikan terkait Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2023.

Di mana, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Aceh 2023 sebesar 0,489, turun 0,015 poin dibandingkan 2022 yang sebesar 0,504. Ketiga dimensi pembentuk IKG tersebut secara konsisten mengalami perbaikan. Dimensi kesehatan reproduksi membaik, risiko perempuan dalam kesehatan reproduksi semakin menurun. Sementara, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja semakin setara.

Selain itu, Ahmadriswan menjelaskan tentang indikator ketenagakerjaan, pada Februari 2024. Di mana, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh sebesar 5,56 persen yang mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.

"Sehingga, BPS Aceh berkomitmen untuk menyediakan data statistik yang berkualitas dan tepat waktu. Data tersebut diharapkan dapat memberikan insight dan sinyal bagi pemerintah dan pengguna data lainnya dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan di Aceh," tutupnya. (mc 03)