Maluku Masuk Daftar Provinsi Rawan Bencana, Pj Gubernur Minta Kabupaten/Kota Serius Perbaiki IKD

Ambon, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meminta semua pemerintah daerah kabupaten/kota wilayahnya serius dalam penilaian Indeks Kapasitas Daerah (IKD). Salah satu upaya adalah menurunkan indeks risiko bencana.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku, Dominggus Kaya, yang hadir mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Sadali Ie dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Kebencanaan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku di Hotel Manise, Ambon, Selasa (7/5/2024).

Rakortek bertema “Penanggulangan Bencana yang Inovatif, Adaptif dan Berkelanjutan” dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD ) terkait Kebencanaan, para Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Maluku, serta menghadirkan nara sumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Tren kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, begitu pun halnya dengan Provinsi Maluku yang sampai saat ini masih berada dalam zona risiko tinggi terhadap bencana,” kata Pj Gubernur Maluku dalam sambutan yang disampaikan oleh Dominggus Kaya.

Mengacu pada nilai indeks risiko bencana provinsi se-Indonesia tahun 2024, indeks risiko bencana Provinsi Maluku sebesar 160,03 atau menurun 2,38 poin dari tahun sebelumnya.

“Dengan posisi Provinsi Maluku yang masih berada pada daftar provinsi berisiko tinggi terhadap bencana, turut memberikan gambaran bagi kita semua bahwa permasalahan kebencanaan yang sangat kompleks perlu dijawab dengan upaya sistematis dan komprehensif untuk mengurangi risiko bencana di Bumi Raja-raja ini," tuturnya.

Dia menekankan permasalahan kebencanaan tidak bisa ditangani secara parsial karena penanggulangan bencana seyogyanya dipandang sebagai urusan bersama yang membutuhkan koordinasi, kolaborasi dan kerja sama antar instansi/lembaga bahkan dengan dukungan masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

"Untuk itu, rapat koordinasi yang diselenggarakan saat ini, harus dipandang sebagai wadah bertukar pikiran, mengembangkan gagasan dan menyatukan persepsi serta tindakan untuk mengurangi risiko bencana. Apalagi indeks risiko bencana provinsi sangat berkaitan dengan indeks risiko bencana masing-masing kabupaten/kota," imbaunya.

Salah satu hal yang perlu digaris bawahi, sambung dia, adalah bahwa nilai indeks risiko merupakan indikator kinerja kepala daerah, sedangkan nilai indeks kapasitas daerah (IKD) merupakan cerminan dari kinerja para Kepala Pelaksana BPBD.

"Saya berharap, jika pada tahun 2024 ini, semua kabupaten/kota dapat serius dalam penilaian IKD, sehingga nilai indeks risiko bencana dapat kita turunkan mulai dari level provinsi sampai dengan kabupaten/kota," tandasnya.

Mengutip arahan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, pada acara Rakornas BNPB 23 April lalu,  Pj Gubernur dalam sambutan tertulisnya menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi pijakan performa penanggulangan bencana saat ini.

Antara lain kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi, lakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid, perkuat pelayanan kebencanaan, terapkan kebijakan dan upaya pemulihan pasca bencana serta susun dan rencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.

"Untuk itu, saya ingatkan, perlu adanya keselarasan antara strategi dan kebijakan yang mampu menjawab tantangan perencanaan untuk antisipasi, pencegahan dan kesiapsiagaan,” ucapnya.  

“Selain itu, perlu adanya dukungan inovasi dan teknologi yang memungkinkan respon cepat, dalam menunjang kerja nyata penanggulangan bencana," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Maluku juga menyampaikan terima kasih kepada nara sumber dari BNPB yang telah meluangkan waktu memberikan pengetahuan kepada peserta Rakortek.

"Kiranya input dan masukan melalui materi yang diberikan dapat membantu kami dalam memperbaiki performa kami dalam penanggulangan bencana," pungkasnya. (MC Prov Maluku)