Pemprov Jatim Gelar High Level Meeting Rakorwil TP2DD

Surabaya, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menggelar kegiatan High Level Meeting Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/5/2024). Kegiatan tersebut bertujuan  untuk mengakselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). 

Rakorwil bertajuk ‘Penguatan Komitmen Perluasan ETPD dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Jatim Terus Melaju’ itu, dipimpin oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dengan didampingi Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Bobby Boemiarsono. Adapun peserta yang mengikuti rapat, para kepala daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, para Kepala Perangkat Daerah di Pemprov Jatim, Dirut Bank Jatim, dan anggota TP2DD. 

Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono, dalam arahannya menyampaikan, indeks ETPD Provinsi Jawa Timur meningkat lumayan tajam yakni 95,24%. “Hari ini kita juga mengapresiasi menyampaikan selamat kepada kabupaten/kota yang betul-betul menerapkan ETPD-nya dengan indeks 100% mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita semua,”katanya. 

Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan perangkat daerah Provinsi Jawa Timur, Pj. Gubernur Adhy, pun mengucapkan terima kasih karena telah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam proses pendapatan maupun belanja di masing-masing satuan kerja. 

“Ini menjadi contoh bahwa segala sesuatunya tak lepas dari digital, dan kita akan mengarah bahwa reformasi birokrasi yang berdampak salah satunya adalah transformasi digital. Kita sudah mendapat apresiasi dari KemenPAN RB sebagai SPBE yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ucap Pj. Gubernur Adhy. 

Pj. Gubernur Adhy menuturkan, inti yang dibahas dalam agenda ini adalah Pemprov Jatim memberikan laporan perkembangan pergerakan indeks ETPD. “Satu kabupaten sudah selesai, dan sekarang pergerakannya luar biasa ada dua kabupaten/kota yang sudah 100%. ini menunjukkan bahwa digitalisasi elektronifikasi transaksi di wilayah itu sudah digital. Dan kita targetnya semua 100%,” tuturnya. 

“Selanjutnya, kita juga melaporkan progress Kartu Kredit Indonesia atau KKI dalam penggunaannya di Pemerintah Daerah. Sehingga diharapkan ke depan sudah menjadi kewajiban kebutuhan bahwa semua transaksi baik pendapatan APBD dan PLD pajak-pajak. Belanjanya juga menggunakan transaksi digital, dengan kartu kredit dan menggunakan QRIS. Jadi memang kita harus mengubah, memperluas dan meningkatkan capaian,”imbuh Pj. Gubernur Adhy. 

Adhy mengungkapkan, dengan kenaikan indeks ETPD tersebut, Pemprov Jatim ingin menguatkan komitmen supaya indeks ETPD dapat terus terjaga. Komitmen tersebut, kemudian disebut dengan ‘5M ETPD’. 

“Pertama, meningkatkan dan mempertahankan Indeks ETPD dalam kategori ‘DIGITAL’. Kedua, menggunakan KKI di seluruh wilayah Jawa Timur. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan kanal pembayaran non-tunai, khususnya QR Code Indonesia Standart atau QRIS untuk transaksi pemerintah daerah, Keempat, meningkatkan kualitas layanan dan ekosistem digital melalui pengembangan inovasi dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Dan Kelima, mendorong edukasi dan literasi keuangan digital masyarakat di wilayah Jawa Timur,”ujarnya. 

Dengan komitmenn 5M ETPD tersebut, Pj. Gubernur Adhy, menyampaikan bahwa ini merupakan tugas utama bersama dalam menguatkan kepala daerah supaya Jawa Timur lebih maju dalam digitalisasi. “Semua aparat pemerintah kabupaten/kota perlu bersama-sama menaikkan indeks ETPD dengan komitmen 5M ini,” kata Adhy, 

Sementara itu, dalam laporannya, Pj. Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono, menyebutkan, Indeks ETPD Jatim diukur melalui tingkat implementasi, realisasi atau kontribusi terhadap PAD setelah kesiapan dan dukungan strategis. "Pada semester II tahun 2023 rata-rata Jawa Timur mengalami peningkatan 3,5%. Dari angka 91,74% di semester I, menjadi 95,24%. Seluruh pemerintah daerah Jawa Timur, 38 Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Timur telah masuk ke kategori digital dengan indeks ETPD di atas 80%,” pungkas Bobby. 

Dalam agenda Rakorwil ini, Pj. Gubernur Adhy juga berkesempatan menyerahkan sejumlah penghargaan terkait pencapaian indeks transaksi digital UPD Pemerintah Daerah dan Pencapaian KKI. Penghargaan tersebut diraih oleh Kota Blitar dan Kota Ngawi dengan indeks 100%, Kota Madiun , Kabupaten Madiun, dan Kota Surabaya dengan indeks KKI tertinggi, dan perangkat daerah lingkup Pemprov Jatim yang meraih penghargaan sebagai OPD dengan transaksi KKI tertinggi ialah Bappeda Jatim. 

Sebagai informasi, dalam rakorwil ini turut hadir pula, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur Erwin Gunawan Hutapea, dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan. (MC Jatim/ida-vin/eyv)