Kemenko Bidang Perekonomian RI Dorong ETPD Jadi Bagian Penting Percepatan Digitalisasi Daerah

Surabaya, InfoPublik – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian RI, mendorong program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian penting dari percepatan digitalisasi di daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian RI, Ferry Irawan saat ia berkesempatan menghadiri agenda High Level Meeting Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jawa Timur di Gedung Grahadi, Surabaya,Selasa (7/5/2024). 

“Satuan Tugas TP2DD yang dibentuk oleh pemerintah pusat, bekerja sama dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah, akan mendorong program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD sebagai bagian penting dari percepatan digitalisasi di daerah,” ujar Ferry saat ditemui usai acara. 

Lebih lanjut, menurut Ferry, Jawa Timur hingga saat ini dinilai memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi digitalisasi. “Namun, masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti literasi digital, tingkat elektronifikasi, pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pemanfaatan kartu kredit pemerintah,”katanya.  

Ferry menilai menariknya digitalisasi diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi domestik hingga 1% per tahun. “Sehingga semua level pemerintahan, semua kementerian maupun lembaga itu perlu kita dorong untuk melakukan digitalisasi. Nah, daerah itu mempunyai peranan penting.” ujarnya. 

“Digitalisasi merupakan program prioritas nasional untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yaitu 5,2% di tahun 2024, 5,3% sampai 5,6% di tahun 2025, dan 5,1% hingga 6% di periode 2025-2029,”imbuhnya.

Ia menekankandigitalisasi diyakini mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan penerimaan daerah hingga 11%-14%. 

“Digitalisasi ini sangatlah penting untuk meningkatkan resiliensi dan transparansi, seperti yang sudah diterapkan pada digitalisasi pajak kendaraan bermotor. Masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak, pendapatan daerah meningkat, dan transparansi terjaga,”jelasnya. 

Pemerintah pusat, katanya, akan terus berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi kendala infrastruktur, salah satunya dengan menyediakan akses internet. 

“Pemerintah pusat siap membantu daerah-daerah yang masih memiliki blank spot internet. Dengan infrastruktur yang memadai dan perubahan perilaku masyarakat, diharapkan target digitalisasi dapat tercapai dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur,”tambahnya. (MC Jatim/ida-vin/eyv)