Ikfina Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto

Surabaya, InfoPublik  - Jelang peringatan Hari Jadi ke-731 Kabupaten Mojokerto 2024, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto.

Mengutip laman Pemerintah Kabupaten Mojokerto, pelaksanaan rapat paripurna berlangsung di Gedung Graha Wichesa DPRD Kabupaten Mojokerto, Rabu (8/5/2024).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuhro serta Wakil DPRD Kabupaten Mojokerto, Any Mahnunah dan Mokhamad Sholeh.

Bupati Ikfina menjelaskan, Hari Jadi Kabupaten Mojokerto telah ditetapkan tanggal 9 Mei 1293. Penetapan tersebut telah melalui diskusi panjang dengan memperhatikan berbagai fakta sejarah terkait rangkaian peristiwa yang terjadi pada saat itu.

Selain itu, pada Peringatan Hari Jadi ke-731 Kabupaten Mojokerto yang bertajuk 'Bersama, Berkarya, Berjaya'. Bupati Ikfina mengharapkan, seluruh masyarakat dapat kompak dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bupati Ikfina juga mengatakan, dalam menghadapi konstelasi sosial, politik, ekonomi, hukum serta keamanan dan ketertiban, baik skala regional maupun nasional ke depan yang semakin kompleks dan heterogen di tengah masyarakat, Ia menilai, sebagai pelayan masyarakat harus mampu menjawab persoalan tersebut secara cepat, tepat, dan akurat.

"Kita patut bersyukur, sampai saat ini kita telah berhasil menyikapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan utamanya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana jalan, pasar dan lain-lain sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Mojokerto,"ujarnya.

Lebih lanjut, dalam menyukseskan berbagai program Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Ia menilai perlu formulasi langkah dan strategi yang tepat dan akurat dengan dilandasi semangat kekompakan dan kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta keteladanan dan kearifan.

"Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan kualitas kerja sama yang harmonis dan sinergisitas antara legislatif dan eksekutif serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat lokal dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan,"tambahnya. (MC Jatim/ida-idc/eyv)