:
Oleh Eko Budiono, Jumat, 1 Juli 2016 | 11:00 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 906
Jakarta, InfoPublik - Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) butuh tambahan sarana dan prasarana, termasuk pengawasan dari petugas, guna meningkatkan koordinasi mencegah penyelundupan di kawasan perbatasan.
"Memang kawasan perbatasan, misalnya Nunukan, Saumlaki, kemudian Kepri (Kepulauan Riau), itu daerah utama yang harus menjadi titik berat (pengawasan). Penyelundupan mulai rokok, narkoba sampai orang juga masuk dari situ," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, di kantornya, Jumat (1/7).
Sedangkan Sekretaris BNPP Triyono Budisasongko menambahkan kawasan perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) juga sangat rawan penyelundupan. Menurutnya, di sejumlah titik tertentu perlu adanya penguatan pengamanan perbatasan karena potensinya sangat besar.
"Kebetulan saya pernah jadi Penjabat Gubernur di sana, itu yang namanya Sebatik dan sekitarnya sangat potensi untuk penyelundupan narkoba, barang ilegal," katanya.
Sebelumnya , Presiden Joko Widodo meminta agar pelaku penyelunduran di Tanah Air dapat ditindak. Sebab masalah penyelundupan menimbulkan kerugian serius bagi negara.
Menurut Presiden, peta kerawanan penyelundupan sudah diketahui. Karena itulah, Presiden menginstruksikan adanya upaya membatasi ruang gerak penyelundupan. Misalnya dengan meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan. Presiden juga berharap aparat penegak hukum saling bersinergi melakukan pengawasan.
