- Oleh MC Kota Payakumbuh
- Minggu, 19 Mei 2024 | 08:33 WIB
: Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta pada Senin (6/5/2024)/ Foto : Youtube Resmi Kemendagri
Oleh Farizzy Adhy Rachman, Senin, 6 Mei 2024 | 16:25 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 62
Jakarta, InfoPublik - Sebanyak 314,53 ton Cadangan Pokok Pemerintah (CPP) telah disalurkan kepada 14 kabupaten/kota yang mengalami bencana dan tanggap darurat.
Hal itu disampaikan oleh Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta pada Senin (6/5/2024).
Nyoto menyampaikan bahwa penyaluran tersebut dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang bekerja sama dengan Perum Bulog dan pemerintah daerah setempat dengan harapan dapat membantu masyarakat yang terdampak bencana alam.
“Penyaluran bantuan CPP ini kami mengharapkan dapat membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam,” ujar Deputi Nyoto.
Nyoto juga mengatakan bahwa jumlah tersebut belum termasuk dengan bencana alam yang terjadi di Sulawesi Selatan sehingga jumlahnya pun akan bertambah seiring bantuan yang terus disalurkan.
Dilansir dari data Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, penyaluran CPP ini ditujukan kepada daerah yang terkena bencana alam banjir dan tanah longsor di 14 wilayah kabupaten/kota dengan rincian seperti berikut:
Sebelumnya dilansir dari website resmi Bapanas yang dikutip InfoPublik pada Jumat (26/4/2024), Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa Bapanas telah mengeluarkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No 3 tahun 2023 yang mengatur tentang CPP guna menanggulangi bencana dan keadaan darurat.
"Kami ingin menyampaikan juga ada hal baru di Bapanas. Kami sudah mengeluarkan Perbadan Nomor 30 Tahun 2023 tentang CPP untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat," ucap Gusti.
Turut hadir dalam Rapat Koordinasi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Deputi III Kepala Staf Presiden (KSP) Edi Priyono, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Batara Siagian serta beberapa stakeholder pangan dan para gubernur lain.