Tak Hasilkan Resolusi, Indonesia Kecewa terhadap DK PBB

: Menlu RI Retno Marsudi dalam High-Level Open Debate atau Debat Terbuka Tingkat Tinggi- DK PBB mengenai situasi di Timur Tengah yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, Selasa (24/10/2023)/Foto: kemlu.go.id


Oleh Eko Budiono, Kamis, 26 Oktober 2023 | 06:30 WIB - Redaktur: Untung S - 77


Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyuarakan kekecewaan Indonesia, terhadap kerja Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), terutama dalam merespons konflik Israel-Palestina.

“Sampai saat ini, DK PBB belum dapat menghasilkan resolusi untuk dapat menangani perkembangan di Gaza, untuk menghentikan kekerasan, dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan secara aman,” kata Retno melalui keterangan tertulisnya, usai  menyampaikan pernyataan pers secara daring dari New York, Amerika Serikat, pada Rabu (25/10/2023).

Menurut Retno, perbedaan pendapat dan bahkan penggunaan hak veto telah menghalangi kerja DK PBB.

Untuk itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong agar isu Palestina dibahas dalam sesi khusus darurat (emergency session) Sidang Majelis Umum PBB pada Kamis (26/10/2023).

Sejumlah 193 negara anggota PBB dapat memutuskan untuk mengajukan rancangan resolusi melalui pemungutan suara Majelis Umum, di mana tidak ada negara yang memiliki hak veto.

Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat, tetapi memiliki bobot politik.

Dalam debat terbuka DK PBB di New York pada Selasa (24/10/2023), Menlu Retno mendesak Dewan Keamanan untuk segera mengupayakan gencatan senjata sebelum eskalasi kekerasan di Gaza berubah menjadi bencana kemanusiaan bagi kawasan dan dunia.

Indonesia juga meminta DK PBB memprioritaskan akses kemanusiaan.

“Saya ingatkan bahwa lebih dari 2 juta orang di Gaza menggantungkan hidupnya pada kebutuhan yang sangat mendasar, dan DK PBB harus mendesak terciptanya jalur akses kemanusiaan yang aman dan lancar, serta penghormatan kepada hukum humaniter internasional,” tutur Retno.

Kemudian, Indonesia mendesak DK PBB menggunakan kekuatannya agar menjadi badan yang lebih manusiawi.

Retno menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, sebagai sesama manusia.

“Oleh karena itu, Indonesia menolak pengusiran dan penggusuran bangsa Palestina. Indonesia juga mengingatkan kembali bahwa DK PBB memiliki tanggung jawab untuk menangani situasi di Gaza dan akar masalahnya, dan menjamin terciptanya solusi dua negara,” kata Retno.

“Pernyataan saya di DK PBB saya tutup dengan pernyataan bahwa Indonesia stands with the people of Palestine. Indonesia akan terus bersama dengan rakyat Palestina,” ujar Retno.

Karena perbedaan pendapat yang sangat tajam di antara negara-negara anggota, DK PBB sampai saat ini belum menghasilkan upaya konkret untuk menghentikan konflik Israel-Palestina.

Pada 18 Oktober lalu, AS memveto rancangan resolusi DK PBB yang diusulkan oleh Brazil—untuk menuntut jeda kemanusiaan di Gaza.

Padahal, resolusi yang ditentang oleh AS itu mendapat dukungan 12 negara anggota DK, sementara Rusia dan Inggris menyatakan abstain.

Terkait konflik Israel-Palestina, mayoritas anggota tetap DK yang memiliki hak veto yaitu AS, Inggris, dan Prancis diketahui mendukung Israel.

AS bahkan berpendapat bahwa gencatan senjata justru akan menguntungkan kelompok Hamas, yang melancarkan serangan terhadap Israel dalam konflik terbaru di Timur Tengah sejak 7 Oktober 2023.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza menyatakan, sampai Selasa (24/10/2023), sedikitnya 5.791 warga Palestina tewas, termasuk 2.360 anak- anak,  dalam agresi pasukan Zionis Israel yang berlangsung sejak Sabtu (7/10/2023).

Selain itu, dilaporkan pula sejumlah 16.297 orang lainnya terluka.

Sumber itu menyebutkan,  bahwa pasukan Israel juga melakukan 23 pembantaian dalam sehari yang menelan 436 korban jiwa, termasuk 182 anak. Kebanyakan dari mereka berasal dari selatan Jalur Gaza.

Sementara itu, di wilayah pendudukan Tepi Barat korban tewas bertambah menjadi lebih dari  100 orang, setelah dua warga yakni Mahmoud Saif Nakhleh dan Muhammad Illyan ditembak mati pasukan Israel di kamp pengungsi Jalazone, Ramallah, pada Senin pagi (23/10/2023).


Sedangkan, jumlah warga Israel yang tewas mencapai sedikitnya 1405 orang, termasuk 366 tentara dan polisi.

Seperti dilansir sejumlah sumber, Hamas-gerakan Islam dan nasionalisme Palestina yang menentang pendudukan Zionis- telah meluncurkan ribuan roket dari Jalur Gaza ke Israel dan melakukan serangan langsung ke beberapa lokasi di Israel , pada Sabtu (7/10/2023).

Hamas mengklaim, serangan dengan nama Operasi Badai Al Aqsa itu untuk mengakhiri pendudukan terakhir di bumi. Serangan itu juga disebut balasan atas tindakan provokatif Israel di situs suci Yerusalem dan terhadap warga Palestina yang ditahan.

Sementara itu, Pasukan Israel tak tinggal diam dan membalas serangan Hamas dengan melancarkan Operasi Pedang Besi. Operasi ini menargetkan infrastruktur Hamas di Jalur Gaza.

Gaza adalah wilayah Palestina yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman, sebelum diduduki oleh Inggris dari 1918 hingga 1948, dan Mesir dari tahun 1948 hingga 1967.

Hampir 20 tahun setelah Israel mendeklarasikan status kenegaraannya pada 1948, nagara zionis itu telah menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, Dataran Tinggi Golan Suriah, dan Semenanjung Sinai Mesir selama Perang Enam Hari pada 1967 melawan koalisi tentara Arab.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Selasa, 2 April 2024 | 07:15 WIB
Indonesia Siapkan Berbagai Cara untuk Membantu Palestina
  • Oleh Eko Budiono
  • Sabtu, 24 Februari 2024 | 08:00 WIB
Indonesia Dukung Fatwa Hukum Mahkamah Internasional untuk Israel
  • Oleh Eko Budiono
  • Selasa, 6 Februari 2024 | 14:14 WIB
Antisipasi Konflik, WNI di Lebanon Sempat Direlokasi ke KBRI Beirut
  • Oleh Eko Budiono
  • Rabu, 24 Januari 2024 | 10:39 WIB
Dukung Palestina, Indonesia Tolak Pernyataan Israel