Kemnaker Beberkan Upaya Optimalisasi Pembayaran THR 2024

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2024 bagi pekerja/buruh. 

Adapun upaya-upaya tersebut adalah pertama, membuat press release/press conference terkait pembayaran THR. Kedua, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi dan Kabupaten dan Kota.

Ketiga, menugaskan Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan konsultasi bagi pekerja/buruh dan pembinaan bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR. Keempat, melakukan pendekatan informal kepada para pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) agar mendorong anggotanya melaksanakan pembayaran THR sesuai regulasi.

Upaya-upaya itu disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta pada Selasa (26/3/2024). Selain mengoptimalkan pembayaran THR, Menaker Ida juga mendorong kepada perusahaan untuk menyelenggarakan Mudik Gratis untuk para pekerjanya.

"Selain mengoptimalkan pembayaran THR kepada pekerja, Kemnaker juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk menyelenggarakan Mudik Gratis Tahun 2024 bagi para pekerja," kata Menaker Ida Fauziyah dalam siaran pers yang diterima InfoPublik pada Selasa (26/3/2024).

Menaker Ida mengatakan jika saat ini pihaknya telah membuka Posko THR untuk melayani konsultasi perhitungan THR peserta pengaduan secara tatap muka, dan juga secara online. Adapun secara online, masyarakat dapat menghubungi via poskothr.kemnaker.go.id atau menghubungi call center 1500-630 dan Whatsapp 08119521151.

Kemnaker juga telah meminta pemerintah daerah melalui Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membuka Posko THR yang terintegrasi dengan sistem poskothr.kemnaker.go.id.

"Teman-teman pekerja/buruh bisa melaporkan atau mengadukan apapun terkait pembayaran THR ini kepada posko yang telah kami buat," ucap Menaker Ida Fauziyah.

Posko THR tersebut juga tersedia bagi pengusaha sehingga mereka dapat melakukan konsultasi terkait pembayaran THR tahun ini. Menaker Ida pun meminta masyarakat, pengusaha, dan pekerja/buruh untuk melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran terkait pembayaran THR ke Posko THR.

"Dilaporkan saja, karena kalau dilaporkan itu menjadi jelas siapa yang tidak membayar THR, pengusaha yang melakukan PHK sebelum pembayaran THR, itu kami harapkan teman-teman pekerja memanfaatkan layanan posko THR yang sudah kami bangun," ujarnya.

Hingga 26 Maret 2024 siang, Posko THR Kemnaker telah menerima 320 akses layanan berupa konsultasi terkait tata cara pembayaran THR. Posko THR Kemnaker belum menerima laporan ataupun aduan terkait ketidakpatuhan terhadap pembayaran THR.

Turut hadir mendampingi Menaker Ida Fauziyah, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker & K3) Haiyani Rumondang, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI & JSK) Indah Anggoro Putri, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Estiarty Haryani dan pejabat Kemnaker lainnya.