Wamendes PDTT: Perpindahan Ibu Kota Negara Didasarkan Tiga Aspek

Jakarta, InfoPublik – Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), provinsi Kalimantan Timur, dinilai telah melalui kajian panjang yang didasarkan tiga aspek, yakni aspek sosiologi, sosiologi, dan historis.

Hal itu dijelaskan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Rahardjo pada orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-63 dan Wisuda Sarjana dan Magister Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan tema Implementasi Kebijakan Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Sismennas di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), seperti dilansir pada Rabu (24/4/2024).

“Bahwa sebenarnya perpindahan Ibu Kota Negara telah melalui kajian yang panjang dan sangat matang yang didasarkan pada aspek ekologi, sosiologi dan historis,” ujar Wamendes Paiman.

Menurut Paiman, secara ekologis, permukaan tanah Jakarta semakin turun setiap tahunnya, ditambah dengan kepadatan penduduk yang luar biasa, menjadikan kondisi Jakarta sangat penuh sesak (crowded).

Secara sosiologis, Jakarta penduduknya sangat padat sehingga terjadi kesenjangan sosial dan juga rentan dengan polusi udara akibat banyaknya kendaraan pribadi yang digunakan penduduknya.

“Sedangkan secara historis, bahwa perpindahan Ibu Kota Negara ini telah diusulkan, digagas oleh Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Wamendes PDTT berpendapat kritik yang dilontarkan kelompok-kelompok yang menentang program perpindahan Ibu Kota ke IKN itu sesungguhnya kurang pas.

Sebab, salah satu tujuan memindahkan ibu kota ke IKN adalah agar terjadi pemerataan pembangunan.

Paiman juga menjelaskan 10 strategi pembangunan desa dan perdesaan yang akan dilakukan di sekitar IKN.

Pertama, Pemerintah Desa melakukan perbaikan kualitas perencanaan pembangunan desa melalui perencanaan pembangunan desa berbasis Data Desa tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM).

Kedua, Pemerintah Daerah memberikan dukungan melalui program atau kegiatan yang menyasar pada indikator IDM yang masih lemah sesuai dengan hasil penjaringan data dukungan program atau kebijakan Pemda di Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di 2024.

Selain itu juga Memperkuat kelembagaan ekonomi di Desa dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Desa Wisata dan lainnya.

“Ketiga, pembangunan desa dan perdesaan disekitar IKN juga perlu adanya Kolaborasi dan sinergi lintas sektor melalui sinkronisasi program/kegiatan, sinergi antar pendamping Kementerian/Lembaga, Menciptakan ruang kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan mitra pembangunan lainnya untuk mempercepat pengentasan Desa Tertinggal dan sangat Tertinggal, serta ppenurunan angka kemiskinan di desa,” jelas Paiman.

Keempat, diperlukan juga adanya Peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting skala desa, dan pengembangan sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

Kelima, perlu adanya pemanfaatan ruang desa untuk penghidupan berkelanjutan dalam rangka mengendalikan setiap pemanfaatan dan perubahan pemanfaatan lahan (alih fungsi) di Desa yang berdampak terhadap perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

“Keenam dengan optimalisasi pemanfaatan aset dan potensi desa untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan Desa,” imbuh dia.

Ketujuh, dengan Penguatan peran Pemda dalam mengkonsolidasikan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi berdasarkan potensi kawasan.

Kedelapan, dengan Pengembangan kerjasama antar Desa (termasuk antar BUMDes atau BUMDes Bersama) dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga melalui badan pengelola kawasan.

Kesembilan dengan penguatan sosial budaya lokal desa melalui pendidikan budaya, pengembangan pariwisata berbasis budaya, pelestarian bahasa, dan adat istiadat.

“Terakhir (Kesepuluh), perlu meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan agar terciptanya kelestarian lingkungan yang berkelanjutan,” tutur Wamendes PDTT.

Dia berharap, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dapat terlibat  dalam menyukseskan program-program pemerintah, utamanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa

Oleh karena itu, ia mengapresiasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang telah membantu pemerintah Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sejak 1961.

“Tentunya, Universitas Moestopo ini menjadi bagian dari pemerintah yang kita minta terus untuk berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkas Wamen Paiman.